newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 8 September 2026 – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meminta pemerintah memperkuat penanganan kekeringan dengan menerapkan manajemen air pertanian yang lebih terukur dan berbasis kondisi lapangan. Penanganan krisis air dinilai tidak cukup hanya mengandalkan distribusi pompa kepada petani, tetapi harus memastikan sumber air tersedia dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menyelamatkan lahan pertanian. Pemerintah juga diminta menentukan wilayah yang harus menjadi prioritas berdasarkan ketersediaan air, fase pertumbuhan tanaman, serta tingkat risiko gagal panen. Pendekatan tersebut diperlukan agar bantuan yang disalurkan memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan produksi pangan. Dalam kondisi musim kering yang masih berlangsung di berbagai wilayah, pengelolaan air menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kemampuan petani mempertahankan tanaman hingga memasuki masa panen. Kebijakan penanganan kekeringan karena itu diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah sarana yang disalurkan, melainkan pada hasil nyata yang diperoleh di tingkat petani.
Rina menilai pompanisasi dan pemanfaatan sumber air permukaan tetap menjadi langkah penting untuk membantu lahan pertanian yang mengalami kekurangan pasokan air. Namun, distribusi pompa tidak dapat dilakukan secara seragam karena karakteristik sumber air dan kebutuhan pertanian berbeda di setiap daerah. Penempatan sarana tersebut perlu didahului pemetaan terhadap debit air, kondisi tanaman, luas lahan yang terdampak, serta peluang tanaman untuk bertahan sampai masa panen. Pada wilayah yang memiliki sumber air terbatas, pengaturan pemanfaatan air secara bergilir dapat menjadi pilihan agar pasokan yang tersedia digunakan secara lebih efektif. Prioritas juga perlu diberikan kepada lahan yang masih memiliki peluang besar untuk diselamatkan dari puso atau gagal panen. Dengan perencanaan berbasis data tersebut, pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan fasilitas yang telah disiapkan sekaligus mencegah bantuan tidak berfungsi optimal akibat ditempatkan di wilayah yang tidak memiliki sumber air memadai.
Selain ketersediaan pompa, operasional peralatan di tingkat petani turut menjadi perhatian karena membutuhkan dukungan energi dan biaya yang tidak sedikit. Kelancaran pasokan bahan bakar untuk mengoperasikan pompa perlu dipastikan agar fasilitas yang telah didistribusikan benar-benar dapat digunakan ketika dibutuhkan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan pihak terkait lainnya menjadi penting untuk menghindari kendala operasional di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, pengembangan teknologi pompa yang menggunakan energi alternatif juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional. Pemanfaatan teknologi yang lebih hemat energi berpotensi menekan biaya operasional petani sekaligus meningkatkan kemampuan mereka mempertahankan pasokan air. Langkah tersebut dinilai semakin relevan apabila periode kering berlangsung lebih lama dan kebutuhan pengairan meningkat secara signifikan.
Penanganan kekeringan juga dinilai tidak boleh berhenti pada langkah darurat berupa pompanisasi. Pemerintah perlu melakukan pembenahan infrastruktur air secara menyeluruh, mulai dari rehabilitasi saluran irigasi, pengerukan sedimentasi embung, pemeliharaan waduk dan tampungan air, hingga perlindungan daerah tangkapan air serta daerah aliran sungai. Infrastruktur yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan kemampuan suatu wilayah menyimpan air ketika musim hujan dan menggunakannya saat memasuki periode kering. Perbaikan saluran irigasi juga diperlukan untuk mengurangi kehilangan air selama proses distribusi menuju lahan pertanian. Dalam jangka panjang, sistem pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dinilai lebih efektif dibanding terus mengandalkan intervensi darurat setiap kali kekeringan terjadi. Kebijakan tersebut sekaligus dapat memperkuat ketahanan sektor pertanian menghadapi perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Kondisi September 2026 masih relatif kering di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga risiko kekurangan air membutuhkan perhatian serius. Cuaca panas dan rendahnya curah hujan tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas pertanian apabila tanaman tidak memperoleh pasokan air sesuai kebutuhan. Kekeringan berkepanjangan berpotensi menurunkan hasil panen dan pada kondisi tertentu menyebabkan tanaman gagal dipanen. Apabila terjadi secara luas di sentra produksi, gangguan tersebut dapat memengaruhi ketersediaan komoditas pangan dan meningkatkan tekanan terhadap harga di tingkat konsumen. Karena itu, pengamanan produksi pertanian selama periode kering memiliki hubungan langsung dengan upaya menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Pemerintah diminta mengantisipasi kondisi tersebut sejak awal dengan memanfaatkan data cuaca dan kondisi lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Perlindungan terhadap petani juga menjadi bagian yang dinilai tidak dapat dipisahkan dari kebijakan menghadapi kekeringan. Setelah produksi berhasil dipertahankan, pemerintah perlu memastikan hasil panen dapat terserap dengan harga yang wajar sehingga petani tidak mengalami tekanan ekonomi setelah mengeluarkan biaya tambahan untuk mempertahankan tanaman. Risiko kerugian selama musim kering dapat meningkat karena petani harus mengeluarkan biaya untuk pengairan, bahan bakar, tenaga kerja, dan kebutuhan produksi lainnya. Apabila harga hasil pertanian turun ketika panen berlangsung, beban tersebut dapat semakin berat bagi rumah tangga petani. Oleh sebab itu, kebijakan pengamanan produksi perlu berjalan bersamaan dengan perlindungan harga dan kepastian penyerapan hasil panen. Ketahanan pangan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga oleh kemampuan petani untuk terus menjalankan kegiatan produksi secara berkelanjutan.
Pengelolaan anggaran pertanian turut menjadi sorotan karena setiap program yang dijalankan diharapkan menghasilkan manfaat terukur bagi lahan dan petani. Efektivitas belanja pemerintah tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah peralatan yang dibeli atau bantuan yang disalurkan, melainkan juga dari seberapa besar produksi yang berhasil dipertahankan. Evaluasi terhadap penempatan pompa, rehabilitasi irigasi, pembangunan tampungan air, serta program mitigasi lainnya diperlukan untuk mengetahui efektivitas intervensi pemerintah. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pada musim berikutnya sehingga pola penanganan terus diperbaiki. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting karena mengetahui secara langsung karakter wilayah, sumber air yang tersedia, dan kondisi pertanian setempat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar anggaran yang dialokasikan benar-benar diarahkan ke titik yang paling membutuhkan intervensi.
Dalam jangka panjang, penguatan manajemen air pertanian juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi kekeringan dapat menimbulkan persoalan baru apabila dilakukan tanpa kajian hidrologi dan pengawasan yang memadai. Karena itu, pemanfaatan sumber air permukaan, peningkatan kapasitas tampungan, konservasi kawasan resapan, serta rehabilitasi jaringan irigasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu strategi terpadu. Pengelolaan daerah aliran sungai juga penting untuk menjaga kemampuan lingkungan menyerap dan menyimpan air ketika curah hujan meningkat. Semakin baik kapasitas suatu wilayah mempertahankan cadangan air, semakin besar pula kemampuannya menghadapi periode kemarau tanpa bergantung sepenuhnya pada tindakan darurat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan variasi musim.
Kekeringan juga membawa dampak lebih luas di luar sektor pertanian karena meningkatkan kebutuhan air bersih masyarakat dan risiko kebakaran hutan serta lahan. Kondisi kering berkepanjangan dapat menyebabkan sumur maupun sumber air lokal mengalami penurunan debit sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan distribusi melalui tangki air. Pada saat bersamaan, vegetasi yang mengering meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki karakter lahan mudah terbakar. Situasi tersebut membuat pengelolaan air tidak dapat dilihat sebagai urusan satu sektor saja, melainkan membutuhkan koordinasi antara sektor pertanian, lingkungan, kebencanaan, pekerjaan umum, serta pemerintah daerah. Ketersediaan data yang diperbarui secara berkala diperlukan agar sumber daya dapat diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah dapat mengurangi potensi tumpang tindih program sekaligus mempercepat respons ketika kondisi kekeringan memburuk.
Dorongan DPR untuk memperkuat manajemen air menjadi pengingat bahwa penanganan kekeringan membutuhkan strategi yang melampaui respons jangka pendek. Pompanisasi tetap diperlukan untuk menyelamatkan tanaman dalam kondisi darurat, tetapi keberhasilannya harus didukung sumber air, jaringan irigasi yang berfungsi, distribusi energi yang memadai, dan pemetaan lahan berdasarkan tingkat risiko. Pemerintah juga perlu memperkuat tampungan air dan menjaga kawasan resapan agar cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan ketika musim kering datang. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap pendapatan dan hasil panen petani harus tetap menjadi bagian dari kebijakan ketahanan pangan nasional. Pengelolaan air yang semakin presisi diharapkan mampu mengurangi luas lahan terdampak kekeringan sekaligus menjaga kesinambungan produksi pangan. Dengan langkah terintegrasi dari hulu hingga hilir, risiko gagal panen dapat ditekan dan sektor pertanian memiliki kemampuan yang lebih kuat menghadapi periode kekeringan di masa mendatang.
