Surya Paloh Ingatkan RUU Perampasan Aset Dibahas Hati-Hati agar Tak Picu Polemik

Jakarta, 20 September 2026 – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Menurutnya, energi bangsa sebaiknya tidak habis untuk menghadapi perdebatan yang tidak menghasilkan penyelesaian. Paloh menyebut RUU Perampasan Aset sebagai produk legislasi yang unik karena mendapat perhatian sekaligus dorongan kuat dari berbagai kalangan. Ia tidak mempersoalkan apabila pembahasan regulasi tersebut dilanjutkan karena dinilai mendesak oleh publik. Namun, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban serta menjaga stabilitas nasional dalam proses pembahasannya. Pernyataan itu disampaikan Paloh setelah menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.

Paloh menilai pembentukan sebuah undang-undang tidak semestinya hanya berangkat dari besarnya tekanan agar aturan tersebut segera disahkan. Menurut dia, substansi dan dampak penerapan aturan juga perlu mendapatkan perhatian agar regulasi yang dihasilkan tidak menjadi sumber persoalan baru. Ia mengatakan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi kritik tersebut sebaiknya disertai pemikiran yang menawarkan jalan keluar. Pada saat yang sama, ia juga menilai sikap yang sekadar menyenangkan penguasa tanpa pandangan kritis bukan pendekatan yang tepat. Karena itu, Paloh mendorong ruang pembahasan yang kritis sekaligus solutif. Sikap tersebut menjadi dasar pandangannya agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berpusat pada kecepatan penyelesaian.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, Paloh tidak menyatakan penolakan terhadap keberadaan RUU Perampasan Aset. Ia mempersilakan proses legislasi berjalan apabila masyarakat dan pembentuk undang-undang menilai aturan tersebut memang memiliki tingkat urgensi tinggi. Pernyataannya lebih menitikberatkan pada perlunya kehati-hatian selama proses penyusunan. Menurut Paloh, stabilitas nasional juga menjadi aspek yang perlu dijaga ketika suatu kebijakan strategis menimbulkan perdebatan luas. Ia berharap pembahasan tidak berkembang menjadi polemik yang menghabiskan perhatian publik tanpa menghasilkan solusi. Dengan demikian, posisi yang disampaikan Paloh menekankan proses penyusunan regulasi yang matang ketimbang sekadar mempercepat pengesahan.

RUU Perampasan Aset sendiri kembali menjadi salah satu agenda legislasi yang mendapat perhatian besar pada 2026. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam sistem yang berlaku saat ini, Indonesia telah memiliki sejumlah ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, sejumlah kajian menilai masih terdapat keterbatasan yang perlu diperkuat, terutama terkait mekanisme perampasan aset dalam kondisi tertentu. Gagasan penyusunan regulasi khusus mengenai perampasan aset sendiri telah bergulir sejak 2008. Pembahasannya kembali mendapatkan momentum setelah dorongan untuk memperkuat pengembalian hasil kejahatan meningkat.

Salah satu perhatian dalam pembahasan RUU tersebut adalah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan ketika aturan diterapkan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya mengatakan pembentuk undang-undang perlu mengantisipasi potensi abuse of power. Menurutnya, semangat memperkuat pemberantasan korupsi tidak boleh membuat aturan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai alat politik atau disalahgunakan oknum penegak hukum. Komisi III karena itu melibatkan kalangan akademisi, praktisi hukum dan berbagai elemen masyarakat dalam rangkaian rapat dengar pendapat umum. Masukan dari berbagai pihak diharapkan membantu DPR menyusun mekanisme yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat. Kehati-hatian tersebut menjadi salah satu isu utama karena RUU Perampasan Aset merupakan regulasi baru yang disusun dari awal.

DPR juga belum mempublikasikan draf final RUU Perampasan Aset kepada masyarakat karena proses penyusunannya masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal pada awal September mengatakan draf masih dirapikan dan belum melalui tahapan tim perumus serta tim sinkronisasi. Menurut Cucun, publikasi dokumen yang belum selesai dikhawatirkan menimbulkan kesalahan interpretasi terhadap ketentuan yang masih dapat berubah. DPR berencana membuka dokumen bersama Daftar Inventarisasi Masalah dan naskah akademik pada tahapan pembahasan yang relevan. Dalam pembahasan yang berkembang, terdapat sejumlah jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam cakupan aturan perampasan aset. Pembahasan substansi tersebut masih berlangsung dan dapat mengalami perubahan sebelum regulasi disahkan.

Di sisi lain, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset banyak dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan, terutama korupsi. Data yang dihimpun pemerintah menunjukkan pemulihan aset dari perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, KPK dan Polri mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025. KPK sendiri mencatat pemulihan aset sebesar Rp1,53 triliun pada periode yang sama, meningkat dibandingkan Rp739,6 miliar pada 2024. Angka tersebut menggambarkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana hasil tindak pidana dapat dikembalikan. RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi salah satu instrumen yang memperkuat pendekatan tersebut. Namun, mekanisme pelaksanaannya tetap menjadi bagian penting yang harus dirumuskan untuk memastikan perlindungan hukum.

Pembahasan regulasi tersebut juga berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Indonesia telah meratifikasi konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu unsur penting dalam UNCAC adalah pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Persoalan pemulihan aset semakin kompleks ketika hasil kejahatan dipindahkan, disembunyikan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lainnya. Karena itu, keberadaan instrumen hukum yang memadai dinilai penting untuk mendukung penelusuran dan pemulihan aset. Pada saat bersamaan, aturan tersebut perlu dirancang dengan mekanisme pengawasan serta perlindungan hak agar penerapannya tidak menghasilkan penyalahgunaan kewenangan.

DPR menargetkan proses RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026. Target tersebut membuat pembahasan dalam beberapa bulan mendatang menjadi periode penting untuk merumuskan substansi, mekanisme perampasan, perlindungan hak dan pengawasan terhadap kewenangan aparat. Pandangan Surya Paloh menambah salah satu perspektif dalam perdebatan tersebut dengan menekankan agar kebutuhan memperkuat pemberantasan kejahatan tetap diimbangi kehati-hatian dalam pembentukan regulasi. Sementara pendukung RUU menekankan pentingnya instrumen pemulihan aset, DPR juga menyatakan perlunya mencegah aturan tersebut menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan pandangan dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bagian dari proses legislasi sebelum naskah akhirnya dibawa menuju pengambilan keputusan. Hasil akhirnya akan bergantung pada rumusan yang disepakati DPR dan pemerintah melalui tahapan pembentukan undang-undang.