Rosan Ungkap Realisasi Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026, Serap 2,19 Juta Tenaga Kerja

Jakarta, 20 Oktober 2026 – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.539 triliun hingga September 2026. Capaian tersebut turut berkontribusi terhadap penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja di berbagai sektor usaha. Angka ini menunjukkan peran investasi dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional sekaligus menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah terus berupaya memperkuat iklim investasi agar pertumbuhan penanaman modal dapat berlangsung secara berkelanjutan. Peningkatan investasi juga menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong produktivitas dan memperluas aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Realisasi investasi sebesar Rp1.539 triliun mencerminkan besarnya kegiatan penanaman modal yang berlangsung selama sembilan bulan pertama tahun 2026. Investasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan fasilitas produksi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas industri nasional. Masuknya modal ke berbagai sektor ekonomi juga dapat memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja dan kegiatan usaha pendukung. Namun, manfaat investasi tidak hanya diukur dari nilai dana yang ditanamkan, melainkan juga dari kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan investasi memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

Penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja menjadi salah satu indikator penting dalam melihat manfaat realisasi investasi bagi masyarakat. Pembukaan kesempatan kerja dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sektor industri, perdagangan, jasa, dan berbagai kegiatan usaha lainnya memiliki kebutuhan tenaga kerja yang berbeda sesuai karakteristik investasi. Pemerintah perlu memperhatikan kesesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia usaha agar peluang kerja dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja menjadi salah satu langkah yang dapat mendukung kebutuhan tersebut.

Rosan menempatkan peningkatan investasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia. Pemerintah berupaya menciptakan kepastian berusaha melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan perizinan, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan penanaman modal. Selain itu, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten turut memengaruhi daya tarik investasi suatu wilayah. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kegiatan investasi diharapkan dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Pengembangan investasi di luar pusat-pusat ekonomi utama juga menjadi perhatian dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional. Berbagai daerah memiliki potensi sumber daya alam, industri pengolahan, pertanian, pariwisata, dan sektor jasa yang dapat dikembangkan melalui penanaman modal. Pemerataan investasi berpotensi menciptakan kesempatan kerja baru sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Namun, pengembangan tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi, energi, serta pelayanan publik yang memadai. Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan potensi investasi dapat dimanfaatkan secara efektif.

Selain meningkatkan nilai investasi, pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki Indonesia. Hilirisasi diarahkan agar pengolahan bahan baku dapat menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi sebelum dipasarkan. Pengembangan industri pengolahan berpotensi memperluas rantai pasok dan menciptakan kebutuhan tenaga kerja dengan beragam keterampilan. Meski demikian, pelaksanaan investasi hilirisasi perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keselamatan kerja, dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek menjadi penting agar pertumbuhan industri berjalan sesuai ketentuan.

Capaian investasi hingga September 2026 juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah penguatan ekonomi pada sisa tahun berjalan. Perkembangan kondisi ekonomi global, perubahan harga komoditas, serta dinamika perdagangan internasional dapat memengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas kebijakan dan memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha. Peningkatan kualitas pelayanan investasi juga diperlukan untuk mengurangi hambatan administratif yang dapat memperlambat realisasi proyek. Dengan pengelolaan yang baik, investasi diharapkan tetap menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi nasional.

Realisasi investasi sebesar Rp1.539 triliun dengan penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja hingga September 2026 menunjukkan besarnya keterkaitan antara penanaman modal dan penciptaan kesempatan kerja. Pemerintah diharapkan terus menjaga momentum investasi melalui penguatan kepastian hukum, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain mengejar pertumbuhan nilai investasi, perhatian terhadap kualitas lapangan kerja dan pemerataan manfaat ekonomi juga perlu menjadi prioritas. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Melalui investasi yang produktif dan berkelanjutan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.